Politik Mahasiswa dan Anggota DPRD

Mencermati politik mahasiswa di kampus saya, Universitas Lampung (Unila) akhir-akhir ini, bikin saya tertarik untuk lebih mendalaminya. Mengapa? Tahun 2006 ini bisa saya sebut tahun gejolak mahasiswa Unila lebih berani dan menunjukkan semangat heroiknya. Memang tidak semua mahasiswa, tapi setidaknya sejumlah mahasiswa Unila yang punya kepentingan di sana untuk menduduki posisi tertentu. Atau saya punya penilaian mereka ingin pemerintahan mahasiswa atau Students Government berbeda dari tahun sebelumnya. Konstitusi baru, Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Unila Tahun 2005. Ada aturan tentang Partai Mahasiswa di dalamnya.


Tentu saja perjalanan Students Government Unila satu tahun kemarin tidak dapat berjalan secara legitimasi. Tidak semua Lembaga Kemahasiswaan Unila mengakui konstitusi itu sebagai dasar hukum yang sah untuk dijadikan landasan berpijak bagi mereka yang menolaknya. Misalnya, BEM FISIP dan FH tidak menggunakan konstitusi itu dalam melaksanakan aktivitas kelembagaannya. Mereka menilai konstitusi itu tidak disah karena rektor Unila, sebagai pemimpin tertinggi universitas tidak pernah menandatangani Konstitusi 2005 itu. Justru Konstitusi yang masih berlaku dan relevan digunakan adalah Konstitusi amandemen 2003.

Ketika saya menemui Rektor Unila Prof Dr Ir Muhajir Utomo MSc di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, ia tetap tidak akan menandatangani konstitusi yang dibuat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Alasannya, ia tidak menginginkan adanya pasal yang mengatur tentang Partai Mahasiswa di Unila. "Kalau ada partai mahasiswa, bisa jadi nanti ada perpecahan dan unsur kepentingan dari parpol akan masuk ke dalam kampus," kata Muhajir kepada saya.

Saya bisa memahami argumennya. Tapi, saya belum paham dengan kebijakan Muhajir dengan mengeluarkan Surat Edaran yang isinya agar semua LK di Unila tidak mengikuti konstitusi yang mengatur tentang Parma. Apa apa ini? Rektor telah turut campur kepentingan dan urusan mahasiswa? Jelas-jelas ia punya kepentingan mengambil sikap di dalam Students Government milik mahasiswa Unila. Kemudian sejumlah mahasiswa bereaksi dengan keputusan sepihak dari rektor sendiri. Mahasiswa menganggap, rektorat melakukan intervensi terhadap mahasiswa.

Di lingkungan kampus, saya bisa membaca peta kepentingan politik dari para elite mahasiswa mulai dari tingkat fakultas sampai universitas. Ada yang pro dan juga ada yang kontra dengan Konstitusi 2005. Saya kira itulah dinamika kampus belakangan ini. Tidak ada yang menyangka proses menuju kata mufakat sangat sulit disatukan.

***
Di DPRD Lampung, hal yang sama terjadi seperti di atas, tarik-menarik kepantingan kelompok. Bedanya, DPRD hampir satu tahun terakhir ini seperti perang dingin dengan eksekutif (gubernur,red). Awalnya terjadi ketika Mahkamah Agung mengabulkan putusan tentang Alzier sebagai gubernur terpilih pada tahun 2002 lalu. Namun, sayangnya keputusan itu tidak membuat jatuhnya Gubernur Sjachroedin ZP yang saat ini masih memimpin Provinsi Lampung. Tentu saja sejak saat itu membuat terpecahnya menjadi dua kelompok di DPRD Lampung. Kelompok yang pertama tidak mengakui lagi eksistensi Gubernur Sjachroedin ZP, serta tidak bersedia bekerjasama lagi dan meminta Sjachroedin agar mundur. Dan berikutnya kelompok kedua masih tetap mengakui Gubernur Sjachroedin adalah gubernur Lampung yang masih sah hingga saat ini.

Secara tidak langsung, kenyataannya konflik politik Lampung membuat banyak masyarakat menjadi tidak simpatik lagi. Bukannya wakil rakyat memperhatikan rakyatnya, justru yang terjadi perseteruan yang tidak menemukan jalan penyelesaiannya. Masing-masing merasa benar dengan pendiriannya. Sikap legowo tak ada lagi. Itulah para wakil rakyat dan pemimpin kita.